Laporan Keuangan Daerah
Siklus pengolahan keuangan daerah :
1. Perencanaan Fundamental
2. Perencanaan Operasional
3. Penganggaran
4. Pelaksanaan dan Pengendalian
5. Pelaporan dan Umpan Balik
Laporan keuangan negara terbagi dalam pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD) dalam akuntansi keuangan pemerintah APBN/APBD kedudukan sangat penting.
Laporan keuangna daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang melaporkan semua transaksi keuangan daerah.
Jenis-jenis akuntansi keuangan Pemerintah :
1. Berbasis Anggaran  adalah akuntansi yang mencatat, mengikhtisarkan dan mengklasifikasikan berdasarkan anggaran pendapatan / belanja.
2. Berbasis kas adalah Akuntansi yang mengakui dan mencatat pada saat menerima/ mengeluarkan kas.
3. Berbasis Akrual adalah Akuntansi yang mengakui dan mencatat pada saat terjadi transaksi/ kejadian keuangan pada saat terjadinya atau pada saat perolehannya.
4. Berbasis kas menuju akrual. Basis akuntansi keuangan pemerintah ada 2 basis. digunakan basis kas pada saat mengakui pendapatan, belanja , transfer dan pembiayaan. Digunakan  Akrual basis pada saat mengakui asset, Kewajiban dan Ekuitas dana.
Akun - akun yang ada dalam akuntansi pemerintah :
1. Pendapatan LO
Hak Pemerintah Pusat/ Daerah yang menambah ekuitas dana pada saat periode pelaporan dan tidak perlu dikembalikan oleh pemerintah.
2. Pendapatan LRA
Semua penerimaan pendapatan melalui rekening kas umum negara/ daerah yang menambah saldo Anggaran lebih pada saat periode pelaporan dan tidak perlu dikembalikan oleh pemerintah.
3. Belanja adalah Semua pengeluaran melalui rekening kas umum Negara/ daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode pelaporan dan tidak akan perlu kembali oleh pemerintah.
4. Beban adalah Penurunan manfaat ekonomis/ Potensi jasa yang mengurangi ekuitas dana, dapat berupa pengurangan, konsumsi asset dan timbulnya kewajiban.
Laporan keuangan Pemerintah Daerah:
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan yang menginformasikan penggunaan sumber daya ekonomi telah dikelola oleh pemerintah daerah  . untuk membandingkan realisasi dengan Anggaran pada periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran lebih untuk dibandingkan dengan periode pelaporan dan periode sebelumnya.
3. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan Ekuitas untuk dibandingkan antara periode pelaporan dengan periode sebelumnya.
4. Laporan Operasional
Laporan yang menginformasikan saldo yang akan menambah/ mengurangi ekuitas.
Terdiri dari : Pendapatan Lo, beban, transfer, dan pos luar biasa.
5. Laporan Neraca
laporan yang menjukkan posisi keuangan periode pelaporan.
terdiri dari : Asset, Kewajiban dan ekuitas dana.
6. Laporan Arus Kas
Laporan yang menunjukkan arus kas masuk saldo awal dan saldo kas akhir terjadi karena aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
7.Catatan Atas Laporan Keuangan
-Pengungkapan saldo di neraca .
-Pengungkapan kebijakan metode sistem pencatatan.
-Pengungkapan hal yang material yang mempengaruhi atas kewajaran laporan keuangan.
Transaksi Akuntansi Daerah :
1. Pendapatan Daerah
adalah semua penerimaan melalui rekening kas umum negara/ daerah yang menambah saldo angggaran lebih dan ekuitas dana pada periode pelaporan anggaran yang tidak perlu dibarkan kembali oleh pemerintah daerah.
ada 2 macam pendapatan :
-Pendapatan Lo adalah laporan pendapatan yang dicatat di laporan Operasional daerah
Pendapatan LRA adalah pendapatan yang dicatat di laporan realisasi anggaran
2. Belanja Daerah
adalah semua pengeluaran melalui rekening kas umum negara/ daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode pelaporan dan tidak perlu akan pembayaran kembali
Belanja ada 2 macam :
-Belanja Langsung : Belanja yang berkaitan dengan aktivitas , Program , kegiatan daerah.
-Belanja Tidak Langsung : Belanja Tugas - tugas pokok selain aktivitas, progran dan kegiatan daerah.
3. Beban Daerah
Adalah penurunan manfaat ekonomi yang mengurangi ekuitas dana dapat berupa pengurangan, konsumsi asset, dan timbulnya kewajiban.
Beban daerah:
-beban pegawai, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan , beban perjalanan dinas, beban penyusutan, beban hibah, beban bantuan sosial , beban bung, beban subsidi, beban lain-lain.
dilaporkan dalam laporan operasional.
4. Pembiayaan
- semua transaksi keuangan yang membuat Defisit / Surplus
Pembiayaan Penerimaan , Pembiayaan Penerimaan, dan Sisa Anggaran tahun berkenaan.

Sistem Akuntansi keuangan daerah dengan hubungan Pusat(Penyedia dana dalam hal ini BUD-PPKD) dengan Cabang(Pelaksana Anggaran dalam hal ini Satker SKPD)  yang menimbulkan pencatatan transaksi, pengelompokan transaksi, peringkasan transaksi, pelaporan transaksi serta tanggung jawab. Dalam hal ini sistem akuntansi yang digunakan adalah Home Office-Brach Office(HOBO).
Yang bertindak sebagai Kantor Pusat- BUD PPKD sedangkan Kantor cabang Satker SKPD.
Metode Pencatatan  :
- Metode Pencatatan Tunggal
- Menggunakan Dokumen sumber kas daerah bendahara bendahara penerimaan dan bendaharan pengeluaran.
Pendapatan daerah terdiri dari :
1. Pajak daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengolahan sumberdaya yang terpisah
4. PAD lain-lain yang sah
Pencatatan dilakukan oleh Satker PPK-SKPD dengan jurnal sesuai denan sistem akuntansi pemerintah daerah. dilakukan bendahara penerima atau bendaha pengeluaran.
Pencatatan dilakukan oleh BUD-PPKD dengan menggunakan Buku kas Umum Bendahara Daerah

Kepabeanan, Bea masuk, Bea keluar, TPB, TPS,TPP, Dokumen PIB ,Fasilitas Kepabeanan

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan mengawasi lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari atau keluar daerah pabean serta pungutan bea masuk dan bea keluar.

Barang Impor adalah barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean.

Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean .

Barang tertentu adalah barang dari daerah pabean yang akan diangkut dari daerah pabean ke tempat lain daerah pabean melalui luar wilayah pabean.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia meliputi daratan, lautan, ruang udara diatasnya Serta berada di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan kontinen.

Kantor Pabean adalah Kantor dalam lingkup DJBC untuk melakukan kewajiban kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan dalam kepabeanan.

Kawasan Pabean adalah kawasan dalam batas-batas tertentu dipelabuhan laut, Bandar udara, dan kawasan tertentu untuk lalu lintas barang yang pengawasannya berada dibawah DJBC.

Pemberitahuan pabean adalah surat pernyataan yang dibuat oleh seseorang dalam rangkauntuk memenuhi kewajiban kepabeanan.

Barang Tidak Dikuasai adalah barang yang ditimbun ditempat sementara yang penguasaan dialihkan kepada pejabat pabeanan karena importer tidak melaksanakan kewajiban kepabeanan tidak dipenuhi. Ditempatkan di TPP.

1.       Barang yang lebih dari 30 hari di area pelabuhan dan lebih dari 60 hari diluar daerah pelabuhan.

2.       Barang yang belum dikeluarkan dari TPB yang lebih dari 30 hari izinnya dicabut.

3.       Barang pengiriman pos yang ditolak penerima lebih dari 30 hari kantors pos.

Barang Dikuasai Negara adalah Barang yang untuk sementara waktu penguasaan diserahkan kepada pemerintah hingga ditetapkan setatus  keberadaannya.

1.       Barang yang diawasi dan dilarang.

2.       Barang dan/ sarana pengangkutan yang ditegah oleh pejabat kepabeanan.

3.       Barang dan/ sarana pengangkutan yang ditinggalkan oleh pihak lain dikawasan pabean.

Barang milik Negara adalah barang yang awalnya milik seseorang karena pelanggaran menjadi miliki Negara.

1.       BTD yang diwasi dan dilarang

2.       BTD yang lebih dari 60 hari di TPP kewajiban tidak dipenuhi oleh importer

3.       Barang dan/ sarana pengangkutan yang di tinggalkan oleh pihak lain dikawasan pabean. Hasil tindak pidana

4.       Barang dan/ sarana pengangkutan yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemiliknya. Lebih dari 60 diTPP

5.       Barang dikuasai Negara yang dilarang dan diawasi

6.       Barang yang secara hukum dinyatakan dirampas oleh negara

2. Macam Tempat penimbunan barang :

a. Tempat Penimbunan sementara (TPS) adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lainnya dikawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pembongkaran atau pengeluaran.

b. Tempat Penimbunan Pabean (TPP) adalah bangunan dan/ lapangan / tempat lainnya dikawasan pabean yang diberikan pemerintah kepada petugas pabean untuk barang-barang tertentu yang pengawasannya oleh DJBC.

c. Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah bangunan dan/ lapangan / kawasan tertentu untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dan penangguhan bea masuk.

Macam –macam TPB :

-Gudang berikat (GB)= menimbun barang tidak ada proses produksi

- Kawasan Berikat (KB)= ada kegiatan produksi

- Tempat penyelenggaraan pameran berikat(TPPB) = kegiatan pameran jika barang laku maka dikenakan bea masuk &PDRI

-Toko bebas bea (TBB) = Toko di bandara untuk Bea masuk & PDRI ditanggukan

- Tempat Lelang Berikat (TLB) = Lelang laku maka terkena Bea masuk dan PDRI

- Kawasan Daur ulang Berikat (KDUD)= kawasan yang memproduksi bahan utama dari sampah (daur ulang) untuk meningkatkan nilai ekonomis barang.

- Pusat logistic Berikat(PLB) = kawasan tertentu untuk menimbun barang dan penangguhan bea masuk

3. Pemberitahuan Pabean :

- merupakan dokumen pernyataan yang dibuat oleh seseorang untuk memenuhi kewajiban pabean  sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan.

-menggunakan prinsip self assesment atau official assessment.

Ø  Dokumen PIB

Invoice and Packing list, Letter of credit, Pemberitahuan manifest, Certificated Of Origin(SKA), Surat keterangan Analisis, Surat Fasilitas, Lembaga surveyor, dokumen lain yang dibutuhkan.

4. Fungsi utama kepabeanan :

- Receive collection – Menghimpun penerimaan pendapatan Negara

- Community Protection- Melindungi masyarakat

Fungsi Tambahan :

-          Trade Facility – menfasilitasi perdagangan

-          Industrial Assigment – Mendukung industry dalam negeri

5. Fasilitas Kepabeanan:

* Tidak dipungut bea masuk

* pembebasan bea masuk

* pembebasan atau keringanan bea masuk

* Pengembalian bea masuk

* Penanguhan bea masuk

6. Tugas dan wewenang pejabat pabean :

- Patroli , penegahan, penyegelan, pemeriksaan barang, pemeriksaan pembukuan, pemeriksaan bangunan, pemeriksaan sarana/ pengangkut awak kapal, pemeriksaan badan

7. Bea masuk adalah pungutan Negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan.

- Tarif bea masuk :

1. Tarif Advolerum

2. Tarif spesifik

- nilai pabean adalah nilai yang digunakan dalam perhitungan bea masuk.

- Nilai dasa pengenaan bea masuk (NDPBM) adalah kurs rupiah

- jika diketahui Incoterm bea masuk FOB:            

               *Tarif Freight untuk ASEAN 5%, Negara ASIA(Non ASEAN)  &  Australia 10%, Negara lain 15%

                * Tarif Insurance untuk Luar negeri 0,5%, dan jika dilakukan di Indonesia 0%

9. Pajak dalam rangka impor (PDRI) adalah pungutan oleh DJBC atas impor barang sesuai dengan ketentuan peraturan kepabeanan.

Terdiri dari : PPN, PP Ps 22, dan PPnBm

PDRI= PPN, PPh ps 22 dan PPnBM dilakuakn pembulatan ke dalam ribuan terdekat.

12. Ekspor adalah Kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean

Kategori Barang ekspor:

Ø  Umum

Ø  Fasilitas : KITE dan MITA (jalur Prioritas)

Ø  Dikenakan bea keluar

Kriteria barang ekspor :

Ø  Bebas adalah barang yang diekspor tanpa meminta surat keterangan dari instansi terkait

Ø  Dibatasi :

-          Ekspor hanya dapat dilakukan eksportir terdaftar (Pulp kayu, Keramik)

-          Ekspor dengan menggukan surat keterangan oleh kementrian terkait (Sapi, Karet)

Ø  Dilarang adalah barang yang tidak boleh diekspor (Anak ikan nirwana, rotan asalan, benih ikan sidat, benda kuna yang mempunyai nilai budaya yang tinggi, dll)

             

11. Bea Keluar adalah pungutan Negara yang dikenakan atas ekspor baran

Barang- barang terkena Bea keluar :

1.       Kulit

Tarif Bea Keluar : Kulit mentah (25%) Kulit Disamak(Wet Blue) 15%

2.       Kayu

Tarif bea keluar : Kayu 15% dan Serpihan kayu (5%)

3.       Biji kakao

Tarif Bea Keluar :

0-2000 = 0%

2000-2750 = 5%

2750-3500 = 10%

>3500 = 15%

4.       Kelapa sawit, Crued Palm Oil(CPO) dan turunannya.

5.       Bijih (Raw material and ore) Mineral.

Tarif bea keluar 20%

Harga ekspor ditetepkan oleh menteri keuangan atas rekomendasi kementerian terkait.

Tingkat Penjaluran Pemeriksaan barang :

Jalur Merah 100%

Jalur Kuning 30%

Jalur Hijau 10%

Fasilitas-Fasilitas yang diberikan untuk Impor:

1.       Jalur Prioritas (MITA)

-          Untuk importir ditetapkan oleh Direktorat Teknis Kepabeanan

-          Untuk seseorang ditetapkan kepala kantor Pelayanan utama

Fasilitas untuk MITA:

v  Tidak dilakukan pemeriksaan fisik/dokumen

v  Tidak perlu membuat surat permohonan pemeriksaan

v  Tidak memberikan harcopy PIB , namun jika dilakukan pemeriksaan barang

v  Diberikan fasilitas client coordination

v  Memuthakhirkan data registered importer

Kewajiban importir :

-          Mengajukan pemberitahuan Impor/ Ekspor

-          Tidak boleh memberikan modul impor pada perusahaan lain.

-          Memberitahukan jika dalam hal kehilangan modul importir

-          Memberikan perubahan nama-nama PPJK jika ada yang diubah

-          Memberikan nama pegawai untuuk client coordination

2.       Pemberitahuan Pedahuluan

Pemberitahuan PIB disampaikan lebih dahulu sebelum ditetapkan inward manifest.

Mendapat izin dari Kepala kantor pelayanan utama

3.       Pelayanan segara (Rush Handling)

Wajib menyerahkan Dokumen lengkap pabean dan membayar jaminan. Menggunakan PIB Definitif paling lambat disampaikan 7 Hari setelah SPPB

Contoh Rush Handling:

-          Organ tunggal manusia ginjal, kornea mata, darah

-          Jenazah atau abu jenazah

-          Barang merusak lingkungan

-          Hewan hidup

-          Tumbuhan Hidup

-          Majalah peka waktu

-          Barang berupa dokumen

4.       Pengeluaran Barang dengan membayar jaminan (Vooruitslag)

-          Barang keperluan proyek pembangunan yang mendesak

-          Barang untuk keperluan force majcure

-          Pemberitahuan akan mendapatkan fasilitas jalur prioritas

Menyampaikan dokumen kepabean lengkap. Dapat diajukan paling lama 60 hari namun jika dibutuhkan ditambah 30 hari jika mendapat izin dari DJBC.

5.       Penimbunan di tempat importir

-          Keadaan force majcure

-          Karena sifat barang yang tidak dapat di tempat penimbunan sementara

-          Karena Kongesti tertulis perusahaan

-          Karena mendapat izin dari DJBC

6.       Pemeriksaan di tempat Importir

-          Pemeriksaan dilakukan di tempat importir

-          Sebagai pernyataan bahwa dapat ditimbun digudang importir

-          Pemeriksaan dilakukan sesuai standar pemeriksaan

7.       Pemeriksaan pendahuluan dan pengambilan contoh untuk pembuatan PIB

-          Importir tidak dapat menghitung Bea masuk karena dokumen pelengkap tidak jelas

-          Importis harus meminta izin kepada Kepala Pelayanan Fasilitas Pabeanan dan Cukai

8.       Pembayaran Berkala oleh importir

-Wajib dilakuakan pembayaran paling lama 30 hari setelah penyampaian PIB

-Wajib disampaikan dokumen lengkap dan bukti pembayaran paling lama 3 hari setelang tanggal jatuh tempo

9.       Pengemasan yang dipakai berulang (Returnable Package)

-          Dapat dilakukan perpanjangan jika masa sudah 1 tahun

-          Mendapatkan izin dari Kepala Pelayanan Fasilitas pabeanan dan cukai.